Penambahan Modal Perusahaan

Penambahan Modal Perseroan

Latar Belakang

Suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) dapat meningkatkan modalnya dengan cara melakukan penambahan modal, yang prosesnya dilakukan berdasarkan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut dalam rangka peningkatan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

1. Penambahan Modal Dasar

Keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

2. Penambahan Modal ditempatkan dan disetor

Sedangkan keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila saham yang dikeluarkan tersebut merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Pasal 43 ayat (3) UUPT menyebutkan, penawaran terlebih dahulu itu tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham yang ditujukan kepada:

a.   Karyawan Perseroan;

b.  Pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan) yang telah disetujui RUPS.

Namun, apabila para pemegang saham yang telah ditawarkan terlebih dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran, maka Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itu kepada pihak ketiga.

read more

Peraturan Perusahaan

Pentingnya Peraturan Perusahaan

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Penyusunan peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Menurut Pasal 111 UU Ketenegakerjaan, Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

1. hak dan kewajiban pengusaha;
2. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3. syarat kerja;
4. tata tertib perusahaan; dan
5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Peraturan perusahaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima harus sudah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Apabila peraturan perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan. Namun, apabila peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan. Dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki tersebut kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. Hasil perubahan peraturan perusahaan harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan, serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 188 UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 111 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan dan Pasal 114 UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban pengusaha untuk memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh.

read more

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Salah satu langkah awal bagi orang yang ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan secara legal adalah dengan mengurus izin usaha perdagangan yang dikenal dengan nama SIUP. Surat Izin tersebut dapat diperoleh, baik secara perseorangan maupun badan hukum. Permohonan izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar, tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil. Pengurusan berbagai surat izin usaha dapat dilakukan dikantor dinas perindustrian setiap daerah kabupaten/kota.
1.      Persyaratan Administrasi
Berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mengurus pembuatan SIUP tergantung pada jenis atau bentuk usaha yang dijalankan.

• Perseroan Terbatas
  • Foto kopi akta pendirian PT yang disahkan oleh menteri Hukum dan HAM.
  • Foto kopi surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
  • Foto kopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang sahamnya.
  • Foto kopi NPWP.
  • Surat keterangan domisili atau SITU
  • Surat izin gangguan/HO
  • Izin prinsip
  • Neraca perusahaan
  • Foto penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
  • Materai senilai Rp. 6.000,-
  • Foto kopi kartu keluarga jika penanggung jawabnya seorang perempuan.
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diperlukan.
• Koperasi
  • Foto kopi akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
  • Foto kopi KTP dewan pengurus dan dewan pengawas koperasi.
  • Susunan dewan pengurus dan dewan pengawas.
  • Foto kopi NPWP.
  • Foto kopi SITU dari pemerintah daerah.
  • Neraca koperasi.
  • Meterai senilai Rp. 6.000.-
  • Foto penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
  • Izin-izin lain yang terkait (Badan Pengendalian Dampat dengan Lingkungan Daerah) usaha yang dijalankan, misalnya jika usaha kita menghasilkan limbah, kita harus memiliki izin AMDAL dari Bapedalda setempat.
  • Perusahaan Perorangan
    • Foto kopi KTP pemegang saham perusahaan.
    • Foto kopi NPWP.
    • Surat keterangan domisili atau SITU.
    • Neraca perusahaan.
    • Meterai senilai Rp. 6.000,-
    • Foto penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
    • Izin-izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.
    • Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
      • Foto kopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka.
      • Foto kopi akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari departemen hukum dan HAM.
      • Surat keterangan dari badan pengawas pasar modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka.
      • Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan.
      • Foto kopi surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir.
      • Foto penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.

2. Prosedur
Cara mendapatkan SIUP sebagai berikut.

• Pemilik perusahaan atau melalui kuasa yang sudah dikuasakan dapat mengurus langsung ke kantor dinas perdagangan setempat atau kepala kantor pelayanan perizinan selaku pejabat penerbit SIUP di wilayah kerjanya.
• Kemudian mengambil formulir pendaftaran atau surat permohonan yang sudah disediakan oleh kantor dinas perdagangan yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Surat permohonan tersebut harus di tandatangani diatas meterai cukup pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan.
• Pihak ketiga yang mengurus untuk mendapatkan SIUP, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahaan.
• Membayar sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

read more

Pendirian Perusahaan

Dalam melakukan prosedur pendirian usaha, seorang pengusaha yang akan mendirikan perusahan harus dapat memilih bentuk usaha yang akan dibuat, memahami prosedur serta legalitas pendirian usaha agar perusahaan tercatat dalam badan hukum, serta aspek sumber daya manusia dan organisasi di dalam sebuah perusahaan.

Berikut saya akan membahas sedikit tentang :

1. Bentuk Perusahaan

2. Prosedur serta Legalitas

3. Sumber Daya Manusia

Perusahaan memiliki banyak bentuk serta ciri khas dari perusahaan, di Indonesia sendiri bentuk perusahaan ada bermacam-macam bentuk, contohnya perusahaan perorangan, perseroan terbatas, commanditaire vennootschap, Koperasi, yayasan, Perusahaan Umum dan lain sebagainya. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat beberapa contoh bentuk perusahaan yang terlah disebutkan tersebut.

1. Perusahaan perorangan

Perusahaan perorangan merupakan sebuah perusahaan yang memiliki pemilik tunggal, artinya perusahaan ini merupakan perusahaan yang didirikan, dimodali serta dioperasikan oleh pemiliki perusahaan. Walaupun pengertian perusahaan ini seolah-olah di operasikan oleh 1 orang saja dan ternyata tidak sepenuhnya seperti yang dimaksud, mengapa? karena perusahaan ini terkadang menjalin sebuah kerjasama dengan pihak lain seperti karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Bentuk perusahaan perorangan biasanya merupakan sebuah perusahaan dagang, dimana seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan, management keuangan, berkembanganya perusahaan serta umur dari perusahaan tersebut adal ditangan si pemilik  perusahaan tersebut.  

2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan sebuah perusahaan yang memiliki dasar perjanjian, oleh karena itu perusahaan ini dapat berjalan dengan pelaku lebih dari 1 orang. Perseroan terbatas memiliki modal minimal pendirian perusahaan sebesar 50 juta rupiah, perusahaan ini merupakan perusahaan paling populer yang berada di Indonesia, sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki bentuk perseroan terbatas. Bentuk perusahaan ini di atur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 untuk menjamin pemilik saham yang memiliki perjanjian pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Bentuk perusahaan ini tanggung jawab dibebankan oleh pemegang saham, sehingga jika terjadi validasi yang disebabkan oleh hutang perusahaan yang begitu besar maka pemegang saham wajib bertanggung jawab sepenuhnya. Perseroan Terbatas kepemilikannya dapat diperjualbelikan secara publik tergantung keputusan atau hak pemegang saham, karena yang dijual didalam kepemilikan perusahaan ini adalah saham.

3. Commanditaire Vennootschap (CV)

Sama seperti Perseroan Terbatas, perusahaan ini merupakan perusahaan yang didirikan dengan perjanjian 2 orang atau lebih pada sebuah akta pendirian perusahaan yang di sah kan oleh notaris. Pendirian perusahaan bentuk ini terdiri dari persero aktif dan persero pasif, dimana persero aktif memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi pada perusahaan tersebut dan seluruh harta benda yang dimilikinya akan terlibat jika perusahaan mengalami sebuah masalah, sedangakan persero pasif memiliki tanggung jawab sebatas modal yang ditanam pada perusahaan tersebut.  Lingkup dari perseroan komanditer lebih sempit dibanding lingkup perusahaan perseroan terbatas.

4. Koperasi

Koperasi merupakan jenis perusahaan merakyat yang ada di Indonesia. Perusahaan ini terbentuk dari ide seorang Muhammad Hatta yang sekarang dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan jenis perusahaan simpan pinjam yang memberikan modal kepada pengusaha kecil menengah untuk membangun sebuah usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Umumnya Koperasi mengadaptasi sistem perbankkan hanya saja dengan modal dan lingkup yang lebih kecil. Perusahaan ini didirikan atas dasar kebersamaan dalam membangun hidup yang lebih sejahtera sehingga modal dari koperasi merupakan modal bersama.

5. Perusahaan Umum

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang melayani masyarakat umum seperti penyediaan listrik dan air sehingga perusahaan jenis ini dipegang dan diawasi oleh negara.

Dalam mendirikan perusahaan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, yaitu :

1. Pembuatan Akta Pendirian perusahaan

2. Surat keterangan domisili perusahaan

3. Nomor Wajib Pajak

4. Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak

5. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

6. Surat Izin Usaha perdagangan

7. Tanda Daftar Perusahaan

Dalam menjalankan sebuah perusahaan tidak terlepas dari peran beberapa orang, oleh karena itu sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam mendirikan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki manusia dalam menjalankan sesuatu sehingga dapat menghasilkan hal yang memberikan keuntungan. 

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan terbentuk dari perusahaan itu sendiri. Secara umum struktur organisasi sebuah perusahaan terdiri dari pemiliki perusahaan dan karyawan. Karyawan pada perusahaan inilah yang membentuk sebuah struktur organisasi dalam menjalankan perusahaan, seperti direktur, manager, supervisior, dan staff biasa.  Tugas yang dijalankan masing-masing orang di dalam perusahaanpun berbeda-beda, dimana tugas yang dijalankan tergantung dari struktur organisasi perusahaan dimana tugas masing-masing posisi memiliki hubungan yang terjaring satu sama lain dalam menjalankan sebuah perusahaan. 

Sistem penggajian pada perusahaan biasanya diatur oleh undang-undang sehingga kita sering mendengar kata-kata UMR. Penggajian pada perusahaanpun tergantung dari kondisi perusahaan serta struktur organisasi perusahaan itu sendiri.  Proses rekruitmen pada sebuah perusahaan besar, semisalnya perseroan terbatas, proses perekrutannya  melalui divisi HRD(Human Resource Departement), dimana proses rekruitmen karyawan tergantung dari persyaratan yang diminta serta proses interview untuk melihat potensi dan karakter calon karyawan sebuah perusahaan.

read more

Izin Usaha Dokumen: Izin Usaha Pendirian SK Kehakiman

Izin Usaha Dokumen: Izin Usaha Pendirian SK Kehakiman: SK Kehakiman Persyaratan : Copy Akta Notaris. Copy NPWP. Bukti pembayaran Lembaran Berita Negara. Surat Pernyataan Penyertaan Moda...

read more

Pendirian SK Kehakiman

SK Kehakiman

Persyaratan :

1. Copy Akta Notaris.
2. Copy NPWP.
3. Bukti pembayaran Lembaran Berita Negara.
4. Surat Pernyataan Penyertaan Modal Perusahaan.
5. PNBP (Fian-1/Fian-2).

read more

Persyaratan KADIN

KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

Persyaratan :

1. Copy KTP penanggung jawab.
2. Copy Akta pendirian/perubahan Perusahaan.
3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Copy NPWP.
5. Copy SK Kehakiman.
6. Copy TDP.
7. Photo Penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 4 lembar Berwarna.

Dokumen KADIN yang di urus :

1. Kartu Anggota Kadin.
2. Sertifikasi Kadin.
3. Kartu Anggota Asosiasi sesuai dengan jenis usahanya.

Harga :
Perusahaan Besar Rp. 6.000.000,-
Perusahaan Menengah Rp. 4.500.000,-
Perusahaan Kecil Rp. 3.500.000,-

Lama proses :
Sertifikasi Kadin 1 (satu) bulan.
KTA Kadin & KTA Asosiasi 4 (empat ) hari.

read more